KPP Pratama Mamuju Kerjasama Dengan BPKPAD Mamuju Tengah Gelar Sosialisasi Pemadaman NIK dan NPWP Tak Berlaku Ditahun 2024

Mamuju Tengah – Direktorak Jenderal Pajak ( DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama(KPP) Mamuju bekerjasama dengan Badan Pengelola Keungan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Mamuju Tengah menggelar Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP dan pembuatan bukti potong 1721-A2 .

Kegiatan berlangsung diaula Kantor bupati Mamuju Tengah  dijalan Tammauni Pue Ballung, Rabu, 08 /02/ 2023

Baca juga: Bertolak ke Sumatera Utara, Presiden Akan Tinjau dan Resmikan Sejumlah Infrastruktur

Terpantau kegiatan dibuka oleh Asisten lll bagian Sekretariat Daerah Drs.H.Bambang Suparni yang diikuti seluruh bendahara istansi dinas Kabupaten Mamuju Tengah.

Baca juga: Kapolri : Penanganan Kejahatan Transnasional Perlu Keterlibatkan Seluruh Aparatur Penegak Hukum

Terkait dengan bukti pemotongan pajak untuk PPh 21 tentu tidak asin bagi kita para bendahara masing-masing perangkat daerah apalagi tentang pemutakhiran data mandiri wajib pajak, ucap H.Bambang saat memberi sambutan dikegiatan tersebut

Dengan sistem repormasi tentang penyempurnaan informasi NPWP , dimana kedepannya digantikan dengan Nomor Induk Kependudukan(NIK).

Baca juga: POGEI dan Hoga-Hoga Diperkenalkan Dalam Lawatan Presiden RI Jokowi di Kota Touris Parapat

Ia mengharapkan agar kegiatan tersebut diikuti dengan baik agar bisa dikuasai materi yang diberikan oleh penyulu dari KPP pratama Mamuju.

Sementara Kepala seksi pelayanan KPP pratama Mamuju Azka SE, M.B.A mengatakan tahun ini merupakan tahun peralihan, dimana ditahun 2024 nanti tidak lagi digunakan NPWP.

Baca juga: Kemendikbudristek: Sebanyak 293.848 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi Pegawai PPPK

“Nanti penyuluh kami akan menjelaskan bagaimana peralihan NPWP menjadi NIK bagi bapak/ibu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, ” ungkapnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Ruang Terbuka Publik Parapat dan Tol Binjai-Stabat

Diharapkan bagi yang masih menggunakan NPWP agar segera melakukan validasi dan nanti akan dijelaskan penyulu bagaimana caranya.

“NPWP terakhir diberlakukan untuk tahun ini dan tahun depan apabila yang wajib pajak belum melakukan validasi terhadap NIK maka akan ada konsukuensinya” tegas Kasi Pelayanan KPP Pratama Mamuju.

Turut hadir Plt kepala BPKPAD Imansyah S.Kom, M.Si, Kepala Seksi Wilayah lll, Jasmin SE, Ak, M.Ak dan Stap KPP Pratama Mamuju serta seluruh bendahara Istansi lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

 

 

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

 

 

 

 

 

Baca juga: Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara Baru Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar